Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) : Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum dan Batas-nya

Posted on

Zona Ekonomi Eksklusif  – Pada materi kali ini materigeografi.com akan membahas mengenai pengertian, sejarah, dasar hukum, batas, fungsi, dan kegiatan ZEE. Setelah pada materi sebelumnya kita telah membahas materi tentan Ekosistem Darat.

Materigeogrfi.com

Untuk lebih jelas pembahasan materi Zona Ekonomi Eksklusif, kalian dapat simak materi berikut ini :

Zona Ekono Eksklusif atau ZEE ini berada di jalur luar yang berbatasan dengan kelautan wilayah Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang yang berlaku mengeni perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah yang ada dibawahnya dan air yang berada di atasnya dengan batah 200 mil laut di ukur dari pangkal laut wilayah Indonesia.

Jika ZEE Indonesia ini tumpang tindih dengan ZEE negara lain yang lautnya salit berhdapan dan berdampingan dengan laut Indonesia, maka yang di tulis pada ZEE Indonesia dan negara lain tersebut ditetapkan dengan persetujuan juga antar Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Sebelu lebih jauh pembahasannya, berikut adalah penjelasanan lebih lengkapnya.

Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif

Zona ekonomi eksklusif ini merupakan zona yang memiliki luas 200 mil laut dari dasar garis pantai, sehingga dalam zona tersebut sebuha negara dengan pantai dan memiliki hak atas kekayaan pantai tersebut, berhak menggunakan kebijakan hukum, bebas bernavigasi, terbang di atasnya atau untuk melalukan pemasangan kabel atau pipa.

Sejarah ZEE

ZEE ini memiliki sejarahnya tersendiri, yaitu konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif ini sudah ada dari lama dan pertama kali yang memakainya yaitu negara Kenya pad Asian – African Legal Constitutive Committee, berlangsung pada bualn  januari 1971, dan selanjutnya di gunakan untuk Sea Bed Committee PBB yang berlangsung ada tahun berikutnya.

Proposal dari Kenya ini dapat dukungan aktif dibanyak negara Asia dan Afrika. Dalam waktu yang bersamaan negara pada Amerika latin kebanyakan juga membangun sebuah konsep yang serupa atas laut Patrimonial.

Dua hal yang serupa ini muncul saat UNCLOS dimulai, dan adanya konsep baru ZEE dimulai.

Dasar Hukum ZEE

Pada tanggal 21 maret 1980 pemerintah RI mengeluarkan pengumuman mengenai ZEE di Indonesia.
Yaitu :

Segenap dengan sumber daya alam hayati maupun non hayati yang berada di ZEE Indonesia baik potensial atau efektif falam modal dan juga bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Baik praktik negara atau konvensi hukum laut ketiga menunjukan talh diakui rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagian bagian dari hukum laut internasional yang baru.

Terkait dengan hal tersebut, sitetapkan undan-undang sebagai landasan bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak – hak lain, yurisdiksi dan juga kewajiban – kewajiban Indonesia terhadap ZEE Indonesia.

Pada undang – undang ZEE pada UU No. 5 tahun 1983, yang mulai berlaku pada 19 oktober 1983. Yaitu berisi :

Undang – undang tersebut menyatakan bahwa suber daya alam yang berada di dasar lau dan tanah dibawahnya dan ruang air diatasnya harus dilindungi dan juga dikelola dangn cepat dan tepat, secara terarah dan juga bijaksana.

Semua kegiatan peneilitian ilmiah di kelautan yang berada di perairan di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatus dan juga dilaksanakan sesuai dengan kepentingan Indonesia.

Lingkungan yang berada di perairan yang ada ibawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus dilindungi dan juga dilestarikan.

Batas ZEE

Dikatakan bahwa luas ZEE ini memiliki luas 200 mil atau 370,4 km. angka tersebut telah ditentukan tidak  menimbulkan kesukaran dan juga diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju.

Batasan dalam ZEE ini adalah batas luar dari laut teritotial. Zona batas luar tidak boleh lebih dari 200 mil dari garis luas pantai territorial yang sudah di tentukan. Pernyataan ketentuan 200 mil tersebut merupakan batas maksimum dari ZEE. Sehingga jika suatu negara ingin wilayah ZEE lebih kecil, maka negara tersebut dapat mengajukannya.

Zona Batas Tambahan

Zona tambahan ini berarti sebagai laut yang berada di sisi luar dari garis pangkal dan tidak lebih dari 24 mil laut dari garis pangkal. Pada zona tambahan ini  kekuasaan negara tidak mutlak, negara tersebut hanya sebatas mencegah pelanggran terhadap praktik bea cukai, fiscal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya.

Zona tambahan ini memiliki panjang 12 mil dan tidak boleh lebih 24 mil dari garis pangkal wilayah nya.

Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS III mengenai zona tambahan, yaitu bahwa zona yang berada di laut lepas yang besambung dengan laut territorial negra pantai tersebut, memiliki kewenangan mealakukan pengawasan yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal seperti :

  1. Mencegah pelanggaran perundangan yang berkiatan dengan permasalahan praktik bea cukai, perpajakan, keimirgasian, dan kesehatan.
  2. Kewenangan untuk menghukum pelanggaran atau peraturan mengenai undang-undang yang telah disebutkan di atas.

Kemudian dalam pasal 24 ayat 2 ditegskan  mengenai zona tambahan tidak boleh melewati 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Hal ini berarti bahwa zona tamabahan bagi negara yang memiliki lebar laut teritorialnya kurang dari 12 mil laut berdasarkan pada konvennsi pada tahun 1982.

Jika menurut pasal 33 ayat 2, konvensi hukum laut tahun 1982, zona tambahan tidak dapat lebih dari 24 mil.

Fungsi ZEE

Fungsi adanya ZEE ini dapat digunakan untuk Hak Lintas Damai. Hak ini digunakan untuk kapal negara asing yang melintas pada laut territorial suatu negara. Berikut peraturan hak lintas damai :

  • Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang dapat melanggar integritas wilayah dan politih negara pantai.
  • Tidak melakukan latihan militer tanpa seizin negara tersebut.
  • Tidak melakukan kegiatan, untuk mengumpulkan informasi tertentu yang dapat melanggar keamanan dan ketertiban negar tersebut.
  • Tidak melakukan peluncuranm dan pendaratan daiatas kapal atau kapal militer.
  • Tidak melakukan propaganda yang melanggar keamanan dan ketertibab negara tersebut.
  • Tidak melakukan bongar luas komoditas, penumpang dan mata uang.
  • Tidak melakukan penangkapan ikan.
  • Tidak melakukan kegiatan penelitian.
  • Tidak melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan.
  • Tidak melakukan kegiatan yang dapat menggau sistem komunikasi negara tersebut.
  • Untuk kapal selam, kapal tersebut harus menampakan dirinya ke permukaan dan menunjukan bendera asal kapal tersebut.

Kegiatan ZEE

Kegiatan ZEE di Indnonesia diataru dalam UU No. 5 tahun 1983 pasal 5, mengenai ZEE Kegiatan untuk eksplorasi sumber daya alam dan kegiatan lainnya untuk mengeksplor seperti pembangkit energi dari air, arus dan angin pada ZEE Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau abdan hukum Indonesia harus melalalui perizinan terlebih dahulu.

Jika kegiatas tersebut dilakukan oleh negara asing maka harus berdasarkan hukum internasional antara pemerintah dan pemerintah negara asing tersebut.

Dalam ZEE memiliki persyaratan dan hak untuk dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan (negara asing) untuk melakukan eksplorasi dan sksploitasi pada zona tersebut, seperti hrus membayar oungutan kepada pemerintah RI.

Demikian penjelasan materi membahas membahas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif.

Semoga artikel ini dapat bermafaat untuk kalian yang memiliki minat di bidang geografi dan ilmu geografi. Sampai jumpa di materi selanjutnya para pembaca materigeografi.com

Baca Juga :
Fungsi Batas ke Lautan ZEE : Sejarah, Hak dan Batas-nya Lengkap